Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Usut Suap Dirjen Hubla, Kepala Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Perak Diperiksa KPK

Friday, 10 Nov 2017 | 15:56:16

JAKARTA - ‎Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Mauritz HM. Sibarani dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.

Sedianya, Mauritz dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, tahun anggaran 2016-2017.

BERITA TERKAIT +
Kasus Suap Dirjen Hubla Kemenhub, KPK Periksa 2 Direktur Perusahaan Swasta
Kasus Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Staf Ahli Kemenhub
Usai Diperiksa KPK, Ketum INSA Irit Bicara soal Kasus Suap Dirjen Hubla
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATB (Antonius Tonny Budiono)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2017).

Bukan hanya Mauritz, penyidik juga memanggil saksi lainnya yakni, Staf Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Andreas. Dia juga diperiksa ‎untuk tersangka Antonius Tonny Budiono.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Kelautan (Hubla) Kemenhub non-aktif, Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ‎pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan oleh PT Adiguna Keruktama. Dalam hal ini ada uang dugaan suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono.

Namun demikian, KPK masih terus mendalami proyek-proyek yang digarap oleh Tonny Budiono terkait perizinan dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, tahun anggaran2016-2017 yang terindikasi ‎tindak pidana korupsi.

Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.