Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Usut Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Direktur PT Warga Kusuma Jaya

Tuesday, 14 Nov 2017 | 17:15:54

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Warga Kusuma Jaya (PT WKJ), Herlin Wijaya, pada hari ini.

Herlin bakal digali keterangannya dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait pengusutan penyidikan kasus dugaan suap terhadap Dirjen Hubla Kemenhub non-aktif, Antonius Tonny Budiono.

BERITA TERKAIT +
Usut Suap Dirjen Hubla, Kepala Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Perak Diperiksa KPK
Kasus Suap Dirjen Hubla Kemenhub, KPK Periksa 2 Direktur Perusahaan Swasta
Kasus Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Staf Ahli Kemenhub
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATB (Antonius Tonny Budiono)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (14/11/2017).

Selain Herlin, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya, yakni Kepala Unit Pelaksana Proyek (UPP) Kelas II Bajomulyo Juwana, Edi Sukisno dan Karyawan Swasta Innaka Winahyu Nasution. Keduanya juga diperiksa untuk tersangka Antonius Tonny Budiono.

‎Sebelumnya KPK telah resmi menetapkan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ‎pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan oleh PT Adiguna Keruktama.

Dalam hal ini ada uang dugaan untuk suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono.

Namun demikian, KPK masih terus mendalami proyek-proyek yang digarap oleh Tonny Budiono terkait perizinan dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Tahun Anggaran 2016-2017 yang terindikasi ‎tindak pidana korupsi.

Sebagai penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.