Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Merasa Ditangkap Tanpa Barang Bukti, Wali Kota Batu Permasalahkan Operasi Penangkapannya

Tuesday, 14 Nov 2017 | 17:28:51

JAKARTA - Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko mempermasalahkan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 September 2017 lalu terhadap dirinya tanpa adanya barang bukti.

"Pemohon pada 16 September 2017 tiba-tiba ditangkap dengan dalih operasi tangkap tangan tanpa adanya barang bukti berupa benda pemberian yang melekat atau menerima dari seseorang yang bernama Filipus," kata Agus Dwiwarsono, anggota tim kuasa hukum Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

BERITA TERKAIT +
Sore Ini, KPK Akan Jawab Gugatan Praperadilan Wali Kota Batu
Demi Kelanjutan Penyidikan, KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Batu
Pengusaha Penyuap Wali Kota Batu Segera Disidang di Surabaya
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal R Iim Nurohim menggelar sidang perdana praperadilan Eddy Rumpoko dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan.

KPK sendiri telah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada 17 September 2017.

Agus menyatakan pada 17 September 2017, untuk melegalkan penangkapan dengan dalih OTT, KPK melakukan penyitaan berupa satu rangkap asli STNK dengan nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik PT Duta Perkasa Unggul.

"Mobil Alphard satu rangkap asli STNK nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ tanggal 5 Oktoner 2016 atas nama pemilik PT Duta Perkasa Unggul Lestari adalah bukti yang menunjuk subjek hukum lain, yakni PT Duta Perkasa Unggul terhitung sejak 5 Oktober 2016," tuturnya.

Agus menilai kliennya sejak 22 November 2012 telah menjual sahamnya dan juga bukan lagi menjabat direksi atau komisaris pada PT Duta Perkasa Unggul.

Dalam permohonannya, Eddy Rumpoko juga mempersalahkan tentang tidak sahnya penangkapan.

"Pada saat penangkapan pemohon membantah dengan tegas kepada petugas termohon, dengan mengatakan "apanya yang OTT", karena selain tidak ada barang bukti apapun yang ada pada diri pemohon saat itu, juga tidak ada siapa pun di dalam kamar mandi atau di ruang tempat pemohon ditangkap selain dirinya," kata Agus.

Selain itu, kuasa hukum juga mempermasalahkan bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap kliennya tidak disertai deengan surat perintah penangkapan.

"Namun, termohon berdalih penangkapan itu merupakan OTT sebagaimana isi konferensi pers terkait OTT Wali Kota Batu pada 17 September 2017," ucap Agus.

Sidang praperadilan Eddy Rumpoko akan dilanjutkan pada Selasa, 14 November 2017 dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap.

Sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Batu pada Sabtu 16 September 2017, tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp 300 juta.

Diduga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar.

Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp 200 juta dari total fee Rp 500 juta. Sedangkan Rp 300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota.

Sedangkan, Rp 100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Eddy Rumpoko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.