Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Proyek Lelang Dini Kementerian PUPR Lebih Sedikit dari Tahun Lalu, Ada Apa?

Friday, 12 Jan 2018 | 14:10:39

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan proses lelang dini untuk 6.554 paket untuk proyek tahun 2018. Dari 6.554 paket tersebut sudah ada 2.266 paket yang telah diminati.

Meskipun begitu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan dibandingkan dengan tahun lalu, progres lelang dini pada tahun ini relatif lebih sedikit. Dikarenakan adanya perubahan tata kelola pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR.

BERITA TERKAIT +
Luhut: ADB Tawarkan Rp200 Triliun untuk Normalisasi Sungai Citarum
10 Tahun Urus Citarum Sendirian, Aher: Hari Ini Sejarah Baru
Menteri Basuki Pastikan Proyek Drainase Istana Selesai
Baca juga: Awal 2018, Kementerian PUPR Sudah Lelang 2.266 Proyek Senilai Rp13,82 Triliun

"Ada perubahan tata kelola pada kelembagaan ULP dan perubahan mekanisme usulan penetapan Pokja ULP. Jadi upaya perbaikan konsekuensinya terjadi perlambatan. Tapi bukan berarti lelang dini enggak bisa dilakukan secara normal seperti biasanya," ujarnya dalam acara bincang santai di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (4/1/2017).

Lebih lanjut Syarif juga mengatakan, mengenai kelembagaan unit layanan pengadaan, juga terdapat perbedaan antara Keputusan Menteri (Kepmen) 1011 Tahun 2017 dengan Kepmen 602 Tahun 2016. Adapun poin pentingnya yang sangat menonjol adala Kepala ULP dapat membentuk tim peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan/seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dana atau indikasi penyimpangan kepada Kepala ULP.

Baca juga: Solusi Hidupkan Perekonomian, Wapres JK Sebut Pembangunan Infrastruktur Tak Akan Berhenti

"Ini tentu saja ada keterkaitannya juga dengan kebijakan tentang adanya Permen baru dalam pelaksanaannya," jelasnya.

Perubahan penting lainnya adalah dalam hal mekanisme usulan penetapan Pokja ULP. Usulan anggota Pokja tidak lagi datang dari satker-satker pemilik proyek, tetapi disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Dengan adanya mekanisme tersebut bisa memperkuat independensi ULP Kementerian PUPR. Khususnya dalam menyelenggarakan pengadaan barang atau jasa.

Baca juga: Baru 46 Daerah Pinjam Dana untuk Infrastruktur, Paling Banyak dari Luar Jawa

"Diharapkan dengan adanya perubahan ini, proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR akan lebih berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur," jelasnya.