Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Kena OTT, Bupati Purbalingga Diduga Terima Duit Rp100 Juta

Thursday, 07 Jun 2018 | 09:01:45

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Purbalingga, Tasdi, sebagai tersangka. Tasdi diduga menerima fee Rp100 juta terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Ketua KPK, Agus menjelaskan, Tasdi selaku Bupati Purbalingga dibantu dengan Hadi Iswanto diduga menerima fee sebesar Rp1‎00 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018. Adapun nilai total proyek tersebut sebesar Rp22 miliar.

BERITA TERKAIT +
Wabup Purbalingga Ditunjuk Menjadi Plt Bupati
Salam Metal Bupati Purbalingga Usai Kena OTT, PDIP Merasa Dirugikan
Tak Cuma Dipecat, PDIP Juga Tak Beri Bantuan Hukum untuk Bupati Purbalingga
Uang Rp100 juta tersebut diduga merupakan bagian dari comitment fee ‎2,5 persen dari nilai total jatah yang disepakati sebesar Rp500 juta. Pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan proyek multiyears yang berjalan dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2017 hingga 2019.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tipikor menerima hadiah atau janhi oleh Bupati Purbalingga terkait pengad‎aan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima tersangka itu ialah Bupati Purbalingga Tasdi; Kabag ULP Pemkab Purbalingga, Hadi Iswanto; sebagai pihak pemberi suap yakni, tiga pihak swasta, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Digeladang Petugas KPK, Bupati Purbalingga Tasdi Malah Acungkan Salam Metal

Librata Nababan dan Hamdani Kosen merupakan kontraktor yang sering menggarap proyek di lingkungan Pemkab Purbalingga. Sedikitnya, kedua kontraktor tersebut sudah menggarap tiga proyek di lingkungan Pemkab Purbalingga.

(Baca Juga : KPK Tetapkan Bupati Purbalingga Tersangka Penerima Suap Proyek Islamic Center)

Sebagai pihak penerima suap, Tasdi dan ‎Hadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga : Bupati Purbalingga Terlibat Korupsi, PDIP: Sudah Diberhentikan dari Partai)

Sedangkan pihak pemberi suap, hamdani, Librata, dan Ardiwiranata disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.