Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Menelisik Ruang Gerak Gubernur Aceh Korupsi Dana Otsus

Tuesday, 10 Jul 2018 | 15:49:34

JAKARTA - Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Zaenur Rohman mengungkapkan, penyebab terjadinya korupsi dana otonomi khusus (Otsus) dikarenakan minimnya kontrol dan pengawasan. Sehingga memudahkan ruang gerak pelakunya untuk bertindak korup.

BERITA TERKAIT +
KPK Segera Periksa Model Cantik Steffy Burase Terkait Dugaan Suap Dana Otsus Aceh
KPK Geledah Kantor Dinas PUPR dan Dispora Aceh
Gubernur Aceh Ditangkap, PLT Nova Iriansyah: Saya Kehilangan Rekan Kerja Terbaik
“Mengapa kontrol dan pengawasan lemah, karena dana otsus dikelola secara mandiri oleh daerah,” ujar Zaenur Rohman kepada Okezone, Selasa (10/7/2018).

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf

Zaenur Rohman memaparkan, korupsi yang melibatkan Gubernur Aceh diduga berkaitan dengan alokasi dana otsus dari kabupaten kepada provinsi. Di situ, kewenangan gubernur sangat besar. Lalu, gerakan korupsi dilakukan mirip dengan daerah lainnya yakni suap ataupun gratifikasi.

“Yaitu suap atau gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengisian jabatan daerah,” kata dia.

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf

Disisi lain, untuk mencegah kembalinya penyelewengan dana otsus, Zaenur Rohman menganggap, diperlukan sebuah penguatan kapasitas legislatif daerah dan juga BPKP serta BPK perlu memberi perhatian lebih pada dana otsus.

“Pemerintah pusat perlu membuat kepatuhan daerah otsus terhadap peraturan perundang-undangan termasuk keuangan, sebagai sarana kontrol. Misalnya, untuk penentuan jumlah dana otsus ke depan,” pungkasnya.