Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Pembelajaran Legislatif dari Penanganan Gempa Lombok

Friday, 10 Aug 2018 | 08:54:55

Jakarta - Senin 6 Agustus pagi hari, Sekretariat Kabinet mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo, setelah atas nama pribadi dan atas nama masyarakat Indonesia mengucapkan duka yang mendalam atas banyaknya warga di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meninggal karena gempa kuat yang mengguncang daerah tersebut, memerintahkan Menko Polhukam Wiranto "...untuk mengkoordinasi seluruh jajaran yang terkait dengan ini, baik BNPB, Mensos, TNI, Polri, dan yang lainnya agar penanganan masalah gempa bisa dilakukan secepat-cepatnya."BMKG Pusat menyatakan gempa 7 Skala Richter (SR) mengguncang Lombok Utara pada Minggu 5 Agustus.

Sejauh ini dilaporkan hampir seratus orang meninggal dunia, hampir 240 orang mengalami luka-luka, dan diperkirakan 200 ribu orang mengungsi. Di samping tercatatnya 4200 rumah rusak, dilaporkan pula kerusakan 55 tempat ibadah, 60 unit sarana pendidikan dan 5 unit sarana pelayanan kesehatan. Perintah Presiden yang dikeluarkan hanya beberapa jam setelah kejadian gempa tentunya berharga, terutama dalam memberikan rasa tenteram karena pemerintah menunjukkan kepemimpinan untuk menangani kedaruratan bencana. Pertanyaannya, apa sajakah pembelajaran legislatif dari tindakan eksekutif ini?

Para anggota DPR tentunya sangat terpanggil untuk mengambil pembelajaran legislatif di mana berdasarkan pembelajaran itu mereka dapat terus meningkatkan kualitas perundangan tentang penanggulangan bencana --terutama penanganan kedauratan. Terlebih lagi mengingat bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah satu produk legislatif yang diprakarsai oleh DPR.

***

Didorong oleh keprihatinan yang mendalam dari dampak gempa dan tsunami Samudra Hindia pada 26 Desember 2004, DPR merumuskan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusional NKRI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk dari bencana. Maka penanggulangan bencana menjadi salah satu jalur strategis ke arah pewujudan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pantas juga disebut bahwa tanpa ketangguhan terhadap risiko bencana, maka nyaris tidak mungkin bagi Indonesia untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

Ruh dari Undang-Undang tersebut adalah adanya kehendak rakyat akan adanya suatu sistem penanggulangan bencana yang andal. Rakyat menginginkan rangkaian kebijakan dan dibentuknya lembaga penanggulangan bencana yang mumpuni. Dalam istilah pembahasan waktu itu, "Suatu badan yang ketika duduk, berdiri, ataupun berbaring, tidak pernah berhenti memikirkan dan memperbaiki penanggulangan bencana yang andal."

Maka dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai suatu Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang dipimpin seorang Kepala setingkat Menteri, yang berfungsi merumuskan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. BNPB menjalankan fungsi koordinasi di mana unsur-unsur kementerian/lembaga dan pihak-pihak yang dikoordinasi tetap mempunyai kuasa penuh terhadap anggaran, aset, dan kewenangan kegiatannya masing-masing.

Tetapi pada situasi terjadi bencana, di mana kajian cepat menunjukkan terjadinya kedaruratan bencana, dan oleh kerananya diperlukan kesatuan visi dan kesigapan tindakan, maka Undang Undang mengatur suatu transformasi BNPB dari fungsi koordinasi menjadi "fungsi komando". BNPB dapat diberikan kewenangan untuk mengkomando unsur-unsur lain termasuk angkatan bersenjata, kementerian lembaga maupun pemerintah daerah serta para pihak regional dan internasional.

Dalam pembahasan dan negosiasi yang alot dan panjang tentang fungsi komando ini, para anggota DPR bergulat dengan tantangan bagaimana pemerintah dapat mendeklarasikan suatu keadaan darurat bencana tetapi tanpa membuka kotak Pandora kedaruratan perang, di mana peraturan hukum dan perundangan dapat saja dikesampingkan atas nama menjaga integritas kedaulatan dan wilayah negara. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menghindarkan pemberian kekuasaan mutlak semacam Supersemar kepada BNPB pada konteks kedaruratan bencana.

Akhirnya suatu legislative masterstroke, suatu jurus ampuh perundang-undangan, dari para legislator saat itu adalah dirumuskannya konsep "kemudahan akses". BNPB diberi kewenangan yang terbatas tetapi juga cukup luas yang meliputi komando pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik; kewenangan menerapkan aturan imigrasi, cukai dan karantina; perijinan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dana tau barang.

***

Sejak adanya UU Penanggulangan Bencana, Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu contoh dan pemimpin perbaikan sistem penanggulangan bencana di tataran ASEAN, di Asia maupun global. Pada sudah menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri tentang pengurangan Risiko Bencana se-Asia dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai sampai menganugerahkan gelar jawara sejagad untuk pengurangan risiko bencana bagi presiden Indonesia.

Sebagai misal, Pemerintah Indonesia bersama Pusat Koordinasi Kemanusiaan ASEAN (AHA Centre) menyusun menyusun konsep dan skenario latihan penanggulangan bencana, atau gladi simulasi penanganan kedaruratan ASEAN (ARDEX), yang akan diselenggarakan di Cilegon pada November 2018 sebagai panggung penyelenggaraan latihan bersama yang melibatkan negara-negara ASEAN.Dalam gladi regional semacam ini, BNPB melibatkan berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten terkait, pelaku industri, lembaga usaha, organisasi non-pemerintah dan negara-negara tetangga dalam penyelenggaraan kegiatan gladi ruang (TTX), gladi posko (CPX) dan gladi lapangan (FTX).

Salah satu mekanisme untuk melaksanakan fungsi komando ini adalah melalui penerapan suatu Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (SKTDB), yaitu suatu standar penanganan darurat bencana yang mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personel, prosedur, dan komunikasi ke dalam suatu struktur organisasi penanganan kedaruratan bencana. Dalam struktur ini dipimpin oleh seorang komandan dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas. Di bawahnya terdapat staf komando yang ditugasi menjalankan tugas kesekretariatan, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan. Organisasi ini dilengkapi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang melakukan pengkajian bencana dan dampaknya secara cepat dan tepat, serta pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

***

Dengan latar belakang itu, maka DPR sebagai punggawa peraturan perundangan perlu memahami makna dan implikasi perintah Presiden terhadap Menko Polhukam untuk mengkoordinasi seluruh jajaran yang terkait dengan penanganan kedaruratan bencana gempa di Lombok kali ini. Presiden Joko Widodo mengambil langkah serupa pada kasus kebakaran hutan dan lahan, di mana Kepala Staf Kepresidenan didapuk memimpin penanganan kedaruratah karhutla dengan mengkoordinasi Badan Restorasi Gambut (BRG), BNPB, Bareskrim Mabes Polri, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sebagainya.

Presiden mengatakan keberhasilan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terjadi, "Jika kita bekerja sama, jika kita bekerja tidak rutinitas, jika kita bekerja menerapkan kecerdasan lapangan, banyak hal yang bisa kita capai." Pada gilirannya, para anggota DPR perlu mempelajari konteks yang mendorong Presiden untuk tidak menggunakan, dan bahkan menunjuk pejabat dan lembaga selain BNPB, yang sudah dilengkapi dengan konsep kemudahan akses yang sangat potensial untuk menangani kedaruratan. Adalah suatu tanggung jawab, kewenangan, dan sungguh suatu kehormatan bagi anggota DPR untuk melihat apa yang disebut kecerdasan lapangan yang sedemikian rupa melandasi pengambilan suatu tindakan yang berlainan dari ketentuan perundangan.

Mungkin kecerdasan lapangan ini menguatkan kewenangan dan kewibawaan BNPB sebagai lembaga bentukan UU Penanggulangan Bencana yang sudah mempunyai reputasi internasional yang jempolan itu, atau jangan-jangan malah melemahkannya. Bisa jadi memang perangkat peraturan perundangannya mempunyai kekurangan dan kecacatan. Bisa juga pelaksanaannya di lapangan yang tidak sempurna. Bagaimanapun, adalah tugas anggota DPR untuk terus menerus memperbaiki peraturan perundangan, terutama Undang-Undang yang diprakarsainya, atau memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menerapkan peraturan sepenuhnya sesuai dengan ruh amanat rakyat.

Salah satu kesempatan emas untuk melakukan ini adalah pada saat dilakukan post-mortem analisis, atau analisis pasca pelaksanaan penanganan kedaruratan, di mana semua pihak wajib menarik pelajaran untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. Kegagalan untuk melakukan ini akan menyebabkan dualisme di mana Undang-Undang akan berjalan di satu jalur, sementara pelaksanaan di lapangan berjalan di jalur yang lain.

Dr. Puji Pujiono, MSW pekerja sosial profesional (sosiawan), pakar penanggulangan bencana di PBB dan ASEAN, anggota tim teknis penyusunan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, kini penasihat senior di Pujiono Centre