Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Perjalanan Andi Narogong di Kasus e-KTP Hingga Divonis 13 Tahun Bui

Tuesday, 09 Oct 2018 | 08:35:03

Jakarta - Hukuman terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP kini sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Vonis Andi terus bertambah mulai dari tingkat pertama hingga kasasi.

Awalnya, Andi divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP. Andi juga dihukum membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar.

Baca juga: Terbukti Korupsi, Andi Narogong Diganjar 8 Tahun Penjara

Menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar hakim ketua Jhon Halasan saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017) lalu.


Dalam pertimbangan, hakim menyatakan Andi Narogong bersama pihak lain mengarahkan perusahaan tertentu, dalam hal ini Konsorsium PNRI, sebagai pemenang lelang proyek e-KTP. Hakim mengatakan ada duit USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar yang diterima Andi atas kontribusi mengatur dan memenangkan Konsorsium PNRI.

Perbuatan tersebut, sambung hakim, merupakan tindakan tidak etis. Perbuatan tersebut melawan hukum pekerjaan barang dan jasa dan persaingan tidak sehat. Penyimpangan pengadaan e-KTP menurut hakim membuat mutu berkurang dan harga di luar kewajaran. Menurut hakim, persekongkolan rekan dan penyedia barang merupakan perbuatan melawan hukum.

Saat vonis pertama ini Andi mendapatkan status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK. Ketika itu, Andi merupakan terdakwa ketiga yang telah divonis dalam kasus e-KTP.

Baca juga: KPK Ajukan Banding Vonis Terdakwa Andi Narogong

Hukuman Andi kemudian diperberat di tingkat banding. Hakim memutuskan Andi dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, Andi diwajibkan mengembalikan kerugian negara USD 2,5 juta dan Rp 1,1 miliar. Status justice collaborator Andi juga dianulir di tingkat banding.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 1 miliar," demikian lansir website Mahkamah Agung yang dikutip detikcom, Rabu (18/4/2018).

Baca juga: Suap Proyek e-KTP, Hukuman Andi Narogong Jadi 11 Tahun Penjara

Terakhir, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Andi. Hukuman Andi juga bertambah menjadi 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Dia juga dihukum membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar diperhitungkan dengan pengembalian sebesar USD 350 ribu dengan kurs USD sesuai waktu uang diperoleh.

Kini Andi telah dieksekusi KPK ke Lapas Klas I Tangerang. Dia tak dieksekusi ke Lapas Sukamiskin terkait dengan renovasi yang masih dilaksanakan di sana.

"Tidak dieksekusi ke Lapas Sukamiskin karena ada surat dari Kepala Lapas Sukamiskin tertanggal 28 Agustus 2018 pada KPK. Karena masih ada proses pembenahan dan perbaikan kondisi Lapas, maka Lapas Sukamiskin belum bisa menerima eksekusi atau tahanan dari KPK, Kejaksaan, Rutan atau lapas lain sampai batas waktu yang belum ditentukan," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (5/10/2018).