Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

DAK 2011 Menjerat Bupati Malang Sebagai Tersangka, Berapa Nilainya?

Wednesday, 10 Oct 2018 | 11:25:12

Malang - Bupati Malang Rendra Kresna disebut menerima gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 dari kontraktor. Pemberian hadiah itu menjerat Rendra sebagai tersangka. Berapa nilai DAK tahun 2011 yang diterima Pemerintah Kabupaten Malang saat itu.

DAK dikucurkan pemerintah pusat kepala daerah atas keputusan Kementerian Keuangan. Alokasi anggaran bersumber dari APBN dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas nasional di daerah. Di antaranya pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta pertanian. Tentunya DAK sangat membantu daerah ketika alokasi APBD dirasa kurang mencukupi.

Hasil monitoring dan advokasi Malang Corruption Watch (MCW) ada 5 bidang kerja yang menerima DAK dengan nilai tertinggi untuk tahun 2011. Yakni pendidikan sebesar Rp 71,7 miliar, kesehatan senilai Rp 12,7 miliar, infrastruktur jalan sebesar Rp 6,2 miliar, infrastruktur irigasi sebesar Rp 4,4 miliar dan pertanian senilai Rp 7,4 miliar.


Baca juga: Drama 11 Kepala Daerah di Jawa Timur jadi 'Pasien' KPK

Khusus bidang pendidikan saja, terus mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimulai tahun 2010, bidang pendidikan mendapatkan Rp 51,8 miliar, naik di 2011 menjadi Rp 71,7 miliar, tahun 2012 Rp 72 miliar, tahun 2013 Rp 70,3 miliar, di 2014 Rp 68,3 miliar, tahun 2015 Rp 57,5 miliar, dan kembali meningkat tajam di tahun 2016 Rp 266,4 miliar, terakhir di tahun 2017 Rp 398,2 miliar.

Sementara kenyataan di lapangan, infrastruktur dan mutu pendidikan di Kabupaten Malang cukup buruk. "Infrastruktur lembaga pendidikan di Kabupaten Malang sangat buruk. SD 17 persen baik, sisanya rusak. Sementara SMP 24 persen, SMA 38 persen, dan SMK 35 persen yang disebut baik. Sisanya sama, rusak. Itu data yang kami dapat dari Kemendikbud 2017," terang Divisi Korupsi Politik MCW Afiif Mukhlishin kepada wartawan, Rabu (10/10/2018).

Dia mengatakan, dugaan penyelewengan DAK biasanya terjadi pada saat proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya, DAK pendidikan yang digunakan merehabilitasi sarana dan prasarana sekolah atau peningkatan mutu pendidikan.

Baca juga: Selusin Kepala Daerah di Jatim Terlibat Korupsi

"Jadi dalam modusnya, pemenang tender dalam pengadaan barang dan jasa sudah ditentukan. Artinya tidak melalui mekanisme aturan yang diberlakukan. Operandi ini mirip dengan pengadaan barang dan jasa pada dinas lain," ungkapnya.

MCW mendorong KPK mendalami praktek dugaan korupsi di Kabupaten Malang DAK dan kasus lain hingga mengungkap aktor intelektual dibaliknya. Pegiat anti rasuah ini juga beranggapan, dalam kasus ini tidak berhenti di Bupati Malang Rendra Kresna saja. Namun juga memungkinkan adalah kepala dinas, bidang pengadaan dan rekanannya.

Selasa (9/10), tim KPK telah menggeledah setidaknya lima kantor dinas di lingkungan Pemkab Malang, yakni Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang, Badan Pengeloaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Baca juga: Bupati Rendra Diselidiki KPK, Ini Respons Pakdhe Karwo

Sebelumnya, ruang kerja serta kediaman pribadi Bupati Malang Rendra Kresna turut digeledah. "Sebelum informasi resmi disampaikan KPK dalam konferensi pers, tentu saya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran informasi tentang pihak-pihak yang jadi tersangka yang beredar tersebut," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (9/10/2018).

Terlepas dari itu, Febri menyebut proses penggeledahan di Kabupaten Malang yang dilakukan sejak Senin, 8 Oktober, masih berlanjut hingga hari ini. Dia mengatakan ada empat lokasi yang digeledah kemarin dan hasilnya ada sejumlah dokumen yang disita.

"Senin, 8 Oktober 2018, dilakukan penggeledahan di empat lokasi di Malang, yaitu pendopo Bupati Malang, kantor swasta, rumah swasta, dan rumah PNS. Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen terkait perkara," Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.