Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Keponakan Setya Novanto

Tuesday, 06 Nov 2018 | 15:07:41

JAKARTA – Tim jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan keponakan Setya Novanto (Setnov), Irvanto Hendra Pambud‎i. Mantan Direktur Murakabi Sejahtera itu dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai JC atau pihak yang bekerjasama dengan KPK.

"Dari hasil penelitian dan hal-hal yang terjadi di persidangan, jaksa berpendapat terdakwa satu Irvanto Hendra Pambudi tidak memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator," ujar Jaksa KPK Ni Nengah Gina Saraswati saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

BERITA TERKAIT +
Dua Perantara Uang Korupsi E-KTP untuk Setnov Dituntut 12 Tahun Penjara
Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Hukuman Dokter Bimanesh Sutarjo
Andi Narogong Setor Uang Pengganti Korupsi E-KTP USD2,15 Juta ke KPK
Berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon JC, yang bersangkutan harus mampu mengungkap‎ aktor lain yang lebih besar dalam kasus korupsi proyek E-KTP. Pemohon JC juga bukanlah pelaku utama dalam sebuah kasus korupsi.

Sebelumnya, Jaksa KPK telah menuntut pidana 12 tahun penjara terhadap Irvanto Hendra Pambudi.‎ Jaksa juga menuntut Irvanto membayar denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Dua perantara uang korupsi e-KTP untuk Setya Novanto, yaitu Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung dituntut 12 tahun penjara (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Menurut jaksa, yang memberatkan Irvanto yakni karena perbuatannya tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi.

Selain itu, perbuatan Irvanto dinilai masif karena menyangkut pengelolaan data kependudukan nasional yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini‎. Irvanto dan Made Oka Masagung juga dianggap berbelit-belit dalam proses penyidikan serta persidangan.

Sementara hal yang meringankan, Irvanto belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan bertindak sopan selama menjalani persidangan

Atas perbuatannya, Irvanto dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 201 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga : Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Hukuman Dokter Bimanesh Sutarjo)

‎Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, didakwa turut serta melakukan korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Dia didakwa bersama-sama dengan seorang pengusaha Made Oka Masagung.

Irvanto didakwa berperan menjadi perantara dalam pembagian fee proyek pengadaan barang atau jasa e-KTP tahun 2011-2013 ‎untuk sejumlah pihak. Irvanto bersama-sama dengan Made Oka juga turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek itu.