Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Pakai Kursi Roda, Eks Kadinkes Garut Jalani Sidang Korupsi

Thursday, 08 Nov 2018 | 08:25:02

Bandung - Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Garut Iman Firmanullah menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Pamengpeuk. Lantaran sakit stroke, Iman hadir di ruang sidang menggunakan kursi roda.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Rabu (7/11/2018). Selain Iman, dalam perkara itu dihadirkan terdakwa lainnya Ade Rusyana, eks Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Garut.

Iman masuk ke ruang sidang dengan menggunakan kursi roda. Selama surat dakwaan dibacakan, dia tetap mendengarkan dengan seksama.

Usai dakwaan dibacakan, Iman diantar oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar ke ruangan jaksa. Di ruangan tersebut, Iman tampak tak berdaya.

Dia terlihat tak bisa berdiri. Iman sempat terjatuh dari kursi rodanya. Hingga beberapa orang datang mengangkat dan mengembalikannya ke kursi roda. "Terdakwa terkena stroke tapi masih bisa mendengar dakwaan. Melihat surat keterangan dokter, dirasa mampu mengikuti persidangan," ucap jaksa dari Kejati Jabar Leli Nilamsari.

Kasus ini diungkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Keduanya diduga terlibat korupsi pengadaan alkes RSUD Pamengpeuk tahun anggaran 2013. Saat kasus itu terjadi, Iman bertindak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan Ade sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Sebagai PPK dan KPA terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian meski tidak tahu spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa, terdakwa tidak menolak dan tetap menandatangani paket pekerjaan," kata jaksa lainnya, Josep, saat membacakan surat dakwaan.

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkapkan Iman dan Ade tak mengetahui penunjukkannya sebagai KPA dan PPK. Mereka baru mengetahui di tengah-tengah proses. Namun, menurut Josep, keduanya tetap menandatangani paket kontrak pengerjaan.

"Meski ada perbuatan melawan hukum, Iman dan Ade tetap menandatangani setiap kontrak yang sudah direncanakan sehingga tidak sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa," ujar Josep.

Pengadaan alkes tersebut berasal dari dana hibah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013. Total anggaran mencapai Rp 14 miliar. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar, ada kerugian negara berkaitan perkara ini.

"Audit BPKP kerugian negara dalam kasus ini mencapai empat miliar rupiah," ucap Josep.

Dalam dakwaannya, jaksa menjerat keduanya Pasal 2 dan 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.


Saksikan juga video 'Tok! Ratu Atut Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara':