Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Dana APBD DKI Akan Dikucurkan untuk Ormas: Supaya Anggaran "Menetes" Sampai Bawah

Friday, 15 Feb 2019 | 16:44:00

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berencana mengucurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) guna membenahi kampung-kampung kumuh.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, ormas merupakan aset yang harus diberdayakan. Selain itu, mereka merupakan perwakilan dari masyarakat.

BERITA TERKAIT +
Setelah 100 Tahun, Black Panther Kembali Tertangkap Kamera di Hutan Afrika
CVR Lion Air Ditemukan: Laporan Awal dalam Sebulan, Keluarga Lega
Bisakah Kebun Binatang Indonesia Membuat Pengunjung Lebih Aktif dalam Konservasi?
Perkiraannya, kata dia, sekira 20 persen dari kas daerah akan digunakan untuk program tersebut. "Untuk awal 20 persen yang bisa kita lemparkan ke masyarakat," ujar Taufan Bakri kepada BBC News Indonesia, Kamis 14 Februari 2019.

Penggunaan ormas untuk program swakelola, menurut Taufan, dibolehkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Di sana ada empat tipe swakelola, di antaranya mengamanatkan pemerintah untuk langsung mengerjakan program, menunjuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mengerjakan bersama-sama, hingga memungkinkan pemda mengajak ormas maupun masyarakat melaksanakan program pemerintah.

Untuk tipe yang terakhir setidaknya ada sekira 1.000 ormas yang ada di Jakarta, tapi dalam catatannya hanya 300 yang aktif. Ormas-ormas inilah yang nanti diberikan keleluasaan mengajukan proposal program sesuai kebutuhan, semisal pembangunan jalan atau pelatihan.

(Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Pergub soal Pemberian Dana Pembangunan untuk Masyarakat)


"Ini yang kita dorong untuk mereka bisa aktif dalam mengelola dana APBD kita ke depan. Jadi, anggaran `menetes` sampai ke bawah," ucap Taufan.

"Proposalnya bisa berupa fisik, sebab itu kan investasi untuk fasilitas ekonomi. Pendidikan atau pelatihan juga investasi jangka panjang. Makanya, mereka disuruh membuat proposal untuk pengajuan."

Namun demikian, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Zuliansyah mewanti-wanti Pemprov DKI agar tidak sembarangan menggelontorkan anggaran. Sebab, menurut dia, penyelewengan amat mungkin terjadi jika pemda tak menentukan kriteria ormas yang bisa mendapat dana.

Ilustrasi kampung kumuh di Jakarta. (Foto: Donal Husni/Nurphoto via Getty Images)

Selain itu, pemda juga harus memastikan betul proposal program yang diajukan merupakan kesepakatan rapat dengan RT/RW setempat.

"Jadi tidak sekadar memberikan anggaran kepada ormas untuk melakukan sesuatu, tapi seolah-olah memberikan cek kosong," jelas Zuliansyah.

Apalagi, kata dia, dalam pengelolaan mandiri semacam ini tak ada proses tender sehingga mudah saja mengelabui pemda.

"Misalnya, anggaran dikasih ke ormas A untuk membangun infrastruktur tanpa lelang, tapi kemudian tidak tertutup kemungkinan ormas itu men-subkon ke perusahaan. Ini kan enggak ada yang tahu," ujar Zuliansyah.

(Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Dana Pembangunan kepada Masyarakat)


Persoalan lain yang mesti diperhatikan Pemprov DKI yakni mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Laporan keuangan negara dalam pengamatannya sangat detail. Sementara tak semua ormas memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik.

Tak hanya itu, biasanya masyarakat hanya mengandalkan kuitansi sebagai bukti pembayaran dan hal tersebut tidak bisa digunakan untuk pelaporan karena gampang dimanipulasi. "Kalau kuitansi itu bahaya karena tidak bisa divalidasi dan klarifikasi. Gimana? Laporan keuangan negara kan harus ada validasi dan klarifikasinya."

Oleh karena itu, ia menyarankan Pemprov DKI menyiapkan para pendamping untuk mengajari mereka membuat laporan anggaran. Kendati demikian, niat Gubernur Anies Baswedan mengajak ormas sangat baik karena ikut mengajak publik terlibat dalam penentuan keputusan. "Jangan sampai niatnya bagus tapi tataran proses eksekusi malah menimbulkan masalah."

Plt Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengakui minimnya kemampuan ormas mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran. Maka itu, pihaknya akan memberikan panduan.

Dia pun meyakini, dengan kepercayaan yang diberikan Pemprov DKI, para ormas tidak akan menyelewengkan uang yang diserahkan kepada mereka. "Yang dijual ormas adalah kepercayaan. Nah, maka surat pertanggungjawabannya kita kontrol dalam bentuk administrasi. Kan ada kuitansi," ujarnya.

Taufan juga tak mau buru-buru berburuk sangka ormas-ormas tersebut akan menggelembungkan anggaran di proposal yang diajukan. "Kita enggak boleh curiga kan."

Dari pantauan Pemprov DKI, kampung-kampung kumur berada di sekitaran Bukit Duri, Manggarai, Tebet, dan Johar Baru.

Juru Bicara Forum Betawi Rempug (FBR) Fajri Husein mengatakan belum mengetahui program terbaru Gubernur Anies Baswedan ini. Tapi baginya, keputusan menggandeng ormas untuk memperbaiki kampung patut didukung. Selama ini, kata dia, pengambilan kebijakan oleh kepala daerah tidak pernah melibatkan masyarakat.

"Enggak pernah diajak warga bicara, apa sih maunya warga Jakarta? Cuma jadi objek kalau ada pilkada, pilpres, pileg. Tapi kalau susun program, enggak pernah diajak, karena program kan selalu dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas," ujar Fajri kepada BBC News Indonesia.

Ia berpesan kepada Anies agar betul-betul menyeleksi ormas yang akan menerima dana APBD. Setidaknya, Pemprov DKI mengecek keberadaan ormas tersebut ke masyarakat.

"Paling tidak, ormas itu harus mengakar kepada masyarakat. Jangan sekadar ormas pasang papan nama lalu memperkaya diri. Kalau saya bilangnya jangan sampai ada `setan aku-aku`," ucapnya.

"Artinya, dia (ormas) itu harus tahu di situ ada masalah apa dan bagaimana menyelesaikannya. Jangan orang sakit perut, dikasih obat sakit kepala."

Di sisi lain, Fajri mengakui ormasnya tidak paham bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban anggaran. Selain karena tak pernah menggunakan anggaran daerah, mereka juga tidak pernah dibekali pengetahuan seperti itu.

"Kita enggak pernah ngajuin proposal ke pemda, makanya ngapain buat-buat laporan? Toh kita bisa biaya sendiri."

"Makanya kalau dibilang kita enggak akuntabel, diajarin dong biar akuntabel."