Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Cegah Korupsi, 5 Kementerian Anggaran Besar Kerja Sama dengan LKPP

Friday, 15 Feb 2019 | 16:45:44

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan lima kementerian beranggaran besar yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pertanian (Kementan), melakukan kerjasama pemanfaatan e-katalog sektoral dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pada acara tersebut hadir juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan beberapa pejabat lainnya.

BERITA TERKAIT +
Sri Mulyani Rapat Bahas LKPP 2017, Banyak Bangku Kosong di Komisi XI
4 Catatan BPK untuk LKPP 2017, dari Utang hingga Pertumbuhan Ekonomi
BPK Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ke DPR, Ini Hasilnya

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, terimplementasinya e-katalog sektoral di Iima kementerian besar menjadi ukuran keberhasilan aksi pencegahan korupsi 2019-2020 seperti tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh KPK, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Staf Kepresidenan, Desember Ialu.

"Terbitnya SKB tersebut untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)," ujarnya di Gedung LKPP Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Baca Juga: Cara Menteri PUPR Tingkatkan Kualitas Proyek Konstruksi

Dia menjelaskan, beberapa produk yang rencananya akan diimplementasikan ke dalam e-katalog sektoral oleh masing-masing kementerian sesuai kewenangannya antara lain obat-obatan, alat kesehatan, bus, bantalan kereta api, bibit tanaman, alat mesin pertanian, alat peraga pendidikan dan buku pengayaan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS).

"lmplementasi e-katalog sektoral (dan e-katalog daerah) menjadi bagian dari aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa," tuturnya.

Pengelolaan e-katalog sektoral dilimpahkan ke masing-masing kementerian sementara e-katalog daerah ke pemerintah daerah. Namun semua produk nantinya tetap ditayangkan dalam sistem e-katalog LKPP.

"Dengan adanya swakelola secara mandiri oleh sektor kementerian dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan pemilihan waktunya," katanya.

Baca Juga: Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Baru Kian Mudah

Dia menuturkan, dengan kerjasama ini bisa melakukan belanja cepat cara tepat melalui e-katalog dengan cara e-purchasing terus meningkat terlihat dari nilai transaksi epurchasing tahun 2018 sebesar Rp54,89 Triliun mengalami kenaikan sebesar 10% dibancling tahun sebelumnya sebesar Rp49,72 triliun.

"Selain itu, e-purchasing juga menawarkan lingkungan pengadaan yang aman, transparan, dan akuntabel, di mana setiap tahapannya telah terekam dalam sistem elektronik sehingga data dan informasi yang tercatat dapat dimonitor dan dievaluasi bersama," ungkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Berkualitas

Inovasi LKPP melaksanakan inisiatif strategis tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pengadaan yaitu meningkatkan peran serta usaha kecil, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan pengadaan yang berkelanjutan serta mengembangkan perekonomian nasional dan daerah.

"Sinergi yang optimal dengan penandatanganan nota kesepahaman lima kementerian secara bersama diharapkan mampu memberikan semangat positif pada sektor kementerian dan pemerintah daerah Iainnya untuk mengikuti jejak langkah penggunaan e-katalog sektoral dan e-katalog daerah, sehingga akselerasi perluasan implementasi ditingkat pusat dan daerah dapat mendukung terwujudnya tata kelola sistem pengadaan yang andal, berkualitas, dan profesional demi pemenuhan pelayanan publik yang lebih baik," katanya.