Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

KPK Tetapkan Bupati Solok Selatan sebagai Tersangka Suap Jembatan dan Masjid

Wednesday, 08 May 2019 | 15:32:31

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai tersangka, kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Mesjid Agung di Solok Selatan tahun Tahun 2018.

Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan satu orang lainnya sebagai tersangka yakni Pemilik Grup Dempo Muhammad Yamin Kahar.

BERITA TERKAIT +
Soal Pengangkatan Penyidik, Polri Dorong Pimpinan KPK Selesaikan
DPR Usul Bentuk Lembaga yang Mengawasi Kinerja KPK
Usai Jadi Tersangka, KPK Cegah Bupati Solok Selatan ke Luar Negeri

"Dalam proses Penyidikan tersebut, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

sd

Basaria mengungkapkan, suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 ini terkait dengan pembangunan infrastruktur dari Jembatan Ambayan dan Mesjid Agung Solok Selatan.

"KPK sangat menyesalkan terjadinya prakek korupsi di sektor infrastuktur ini masih terjadi, karena semestinya jembatan yang dibangun tersebut dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Solok Selatan secara maksimal," tutur Basaria.

Dalam perkara ini, Basaria menyatakan, Bupati Solok Selatan diduga telah menerima uang senilai Rp460 juta dari Muhammad Yamin Kahar.

sd

Sebagai penerima Muzni Zakaria disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Muhammad Yamin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.