Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Plt Bupati Kudus: OTT KPK, Kadinas Kalah, Ada Staf Bermanuver

Thursday, 08 Aug 2019 | 08:43:15

Kudus - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Bupati Kudus M Tamzil bersama dua orang tersangka, Agus Soeranto dan Akhmad Sofyan (Plt Sekretaris Dinas DPPKAD), benar-benar bikin keder para aparatur sipil negara (ASN). Pemkab Kudus pun mengajak para ASN bertobat dari korupsi.

Jajaran ASN di Pemkab Kudus diminta segera melakukan upaya perbaikan diri. Hari ini mereka mengikuti koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah) korupsi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dengan tema Menuju Kudus Baru di Gedung Setda 4 Kudus, Rabu (7/8/2019).

"Acara ini digelar memang kaitannya dengan adanya OTT KPK lalu. Kalau nggak ada OTT, mungkin diadakannya nanti. Ini atas imbauan Pak Gubernur agar Kudus ada perubahan," kata Plt Bupati Kudus M Hartopo.

"Gubernur berharap ada perubahan. Ya perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga bisa berubah," ujar Hartopo.

Ia mengimbau ASN memulai sikapnya dengan transparan, terbuka, dan tidak melakukan manuver. Dia berharap di dinas tidak ada duri di dalam daging.

Dia juga berharap tidak ada lagi manuver yang terjadi di Kudus. Maka mutlak, jika ada yang salah, harus diingatkan. Terutama para kepala untuk mengingatkan bawahannya yang salah.

"Yang ada manuver kaya kemarin karena di-back-up seseorang. Artinya, dia sendiri berani meski staf. Kepala dinasnya kalah. Tidak ambil tindakan," ujar dia.

Baca juga: KPK soal Penyebab Jual Beli Jabatan di Daerah: Merasa Tak Diawasi

Hal senada diungkapkan Sekda Kudus Sam`ani Intakoris. Adanya OTT KPK menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk semuanya.

"Dulu-dulu yang terjadi, ya sudah, menapak ke depan yang lebih baik. Saya sampaikan tobat birokrasi," kata Sam`ani.

Menurut dia, tobat birokrasi adalah ajakan menghindari praktik korupsi, pungli, gratifikasi, jual-beli jabatan, dan sejenisnya.

"Kita dulu potensi melakukan satu hal. Tapi sekarang kita tinggalkan. Kita sesuaikan dengan norma yang ada, tidak ada korupsi, pungli, gratifikasi, dan jual-beli jabatan. Tobat birokrasi," imbuh dia.


Baca juga: M Tamzil, Bupati Eks Napi Korupsi Kini Kembali Masuk Jeruji Besi

Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa meminta agar di Pemkab Kudus tidak ada lagi praktik penyimpangan.

"Semoga OTT KPK lalu tidak ada lagi di Kudus," ujar Hendri.

Hendri menyinggung kasus jual-beli jabatan adalah area rawan korupsi yang dipetakan oleh KPK selain pada proses pengadaan barang dan jasa, bahkan pada perencanaannya.

Ia menambahkan, pasca-OTT KPK, pihaknya diminta Gubernur menindaklanjuti dengan menggelar kegiatan ini.

"Setiap ada atau usai OTT KPK, kami pasti lakukan pencegahan. Seperti di Kota Tegal dulu. OTT KPK di Jateng tahun ini baru Kudus," ujar dia.