Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Agus Rahardjo: Kami Percaya Presiden Jokowi Tak Biarkan KPK Mati

Tuesday, 10 Sep 2019 | 07:58:16

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo kembali bersuara menolak usulan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Agus menyampaikan saat ini keberlanjutan usulan itu berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di manapun di dunia, keberlanjutan lembaga antikorupsi sangat tergantung pada pimpinan tertinggi. Revisi UU KPK ini akan berlanjut atau tidak, peran Presiden sangat penting. Jika Presiden tidak bersedia menyetujui maka RUU tersebut tidak akan pernah jadi UU. Jika Presiden ingin KPK kuat, maka KPK akan kuat," kata Agus kepada wartawan, Jumat (5/9/2019).

"Kami percaya, Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan anak reformasi ini tersungkur, lumpuh, dan mati," imbuh Agus.



Baca juga: A to Z Revisi UU KPK: Perlu Izin Sadap hingga Bisa SP3


Sebagai tindak lanjut, Agus menyampaikan KPK telah mengirimkan surat resmi ke Jokowi. Hingga detik ini Agus mendengar Jokowi tegas tidak akan melemahkan KPK.

"Kita paham, pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap orang. Pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor penting membangun kepastian hukum. Faktor inilah yang selalu menjadi pertimbangan para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Korupsi adalah biaya tambahan yang justru akan semakin membebani para pelaku usaha dan membuat investor berhitung ulang jika ingin memutuskan investasinya di sebuah negara. Di tengah upaya Presiden meyakinkan para investor untuk menanamkan modal di Indonesia, maka penguatan pemberantasan korupsi akan menjadi bagian dari strategi tersebut," papar Agus.

Agus juga mengatakan KPK selama ini tidak hanya menindak para pelaku korupsi. KPK disebut Agus juga sejalan dengan keinginan Jokowi membenahi tata kelola di berbagai bidang demi sistem yang lebih transparan.

"Saat ini KPK juga mendampingi seluruh provinsi, kabupaten atau kota untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan sistem, tata-kelola, dan prosedur, di bidang: perizinan investasi, perencanaan dan alokasi anggaran (e-planing & budgeting), pengadaan barang/jasa, pengawasan internal, aset daerah, promosi dan rotasi pejabat, dan peningkatan pendapatan asli daerah," imbuh Agus.

Sebelumnya, persetujuan seluruh fraksi di DPR untuk merevisi UU KPK terjadi dalam sidang paripurna pada Kamis, 5 September kemarin. DPR nantinya akan meminta persetujuan dari pemerintah untuk merevisi UU tersebut.


Baca juga: KPK Merasa di Ujung Tanduk, Fahri: Revisi UU KPK Permintaan Mereka


Untuk itu KPK berharap Presiden Jokowi tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) mendelegasikan bawahannya membahas revisi UU KPK. KPK menyebut situasi saat ini membuat lembaga antikorupsi itu di ujung tanduk.

Revisi UU KPK yang diusulkan DPR menuai kritik karena dianggap melemahkan. Dalam draf revisi UU KPK, terdapat poin yang krusial seperti Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas KPK, hingga kewenangan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara.