Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Tetapkan Darurat Bencana Corona, Indonesia Masih Belum Ikuti Saran WHO

Wednesday, 18 Mar 2020 | 08:16:28

Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status darurat nasional untuk menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Kini Indonesia berstatus darurat bencana Corona. Apa beda antara `darurat bencana Corona` dengan `darurat nasional`?
Status resmi Indonesia saat ini adalah `status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona`. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Infeksi COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menetapkan status itu.

"Surat Keputusan (SK) sudah diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo Soetarno kepada detikcom, Selasa (17/3/2020).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, bahkan pernah menyatakan status Indonesia saat ini adalah tanggap darurat COVID-19, diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekarang diketahui, `status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus Corona` ditetapkan Kepala BNPB Doni Monardo, bukan ditetapkan Presiden Jokowi.

Baca juga:
Tito Akan Sampaikan Masukan Anies ke Gugus Penanganan Corona
Darurat nasional hanya bisa ditetapkan Presiden, tidak bisa ditetapkan Kepala BNPB. Jadi jelas, status Indonesia saat ini bukan darurat nasional seperti yang disarankan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lewat surat pada 10 Maret 2020.

Penetapan `status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus Corona` ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada Pasal 23 Undang-Undang tersebut diatur bahwa penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden. Berikut ini bunyi pasalnya.

Pasal 23
(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
(2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Agus Wibowo menjelaskan, status yang ditetapkan pemerintah saat ini sebenarnya sudah sama dengan status bencana nasional, meskipun sebenarnya belum berstatus bencana nasional. Status ini sudah ditetapkan sejak rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada 28 Januari 2020.

"Walau tidak ditetapkan sebagai status keadaan darurat bencana nasional tapi penanganannya sama seperti pada status keadaan darurat bencana nasional, yaitu seluruh potensi nasional dikerahkan. Dengan demikian bisa juga dikatakan bahwa ini setara/sebagai `Bencana Nasional` oleh sebab itu Jubir Resmi COVID-19 sering menyebutkan bahwa ini Bencana Nasional," tutur Agus.

Sekarang, Indonesia memang belum darurat nasional, namun bila darurat nasional ditetapkan maka BNPB punya dana siap pakai dalam anggaran negaranya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Agus Wibowo menjelaskan, saat ini dana siap pakai juga bisa digunakan meski tidak berstatus darurat nasional.

"Dana Siap Pakai (DSP) dan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Daerah bisa digunakan, Kementerian Keuangan juga sudah memberi kewenangan untuk realokasi anggaran yang ada untuk keperluan percepatan penanggulangan COVID-19 ini," kata Agus.

Baca juga:
Temui Anies, Mendagri Tegaskan Pesan Jokowi: Lockdown Jakarta Kewenangan Pusat
Dengan status darurat bencana Corona yang ditetapkan BNPB saat ini, maka BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi-cukai-karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertangungjawaban uang atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Apa pula itu `keadaan tertentu` dalam `status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona`?

Sesuai Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, dijelaskan bahwa keadaan tertentu adalah suatu keadaan di mana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.