Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Kawal Penyaluran Bansos Corona, KPK Masih Temukan Kesemrawutan Ibnu Hariyanto - detikNews

Tuesday, 19 May 2020 | 17:06:35

Jakarta - KPK mengawasi penanganan pandemi virus Corona (COVID-19), salah satunya soal penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebab, KPK menilai penyaluran bansos terkait penanganan virus Corona jadi salah satu titik rawan terjadinya korupsi.
"Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan bansos, baik oleh pemerintah pusat dan daerah adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).

Ipi mengatakan KPK saat ini telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Ipi mengatakan SE KPK itu diharapkan menjadi pedoman penyaluran bansos Corona supaya bisa tepat sasaran.

"KPK kemudian juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian bantuan sosial ke masyarakat, agar penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran," sebut Ipi.

Meski demikian, Ipi mengakui masih banyak permasalahan terkait penyaluran bansos tersebut. Salah satunya terkait persoalan DTKS.

Menurut Ipi, masih banyak pemerintah daerah yang belum memperbarui DKTS warga-warganya. Padahal, ia menjelaskan, DTKS ini digunakan sebagai rujukan untuk penyaluran bansos terkait Corona.

"Dalam pelaksanaannya, KPK masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bansos. Masalah utamanya disebabkan belum adanya DTKS yang diperbaharui di sejumlah daerah. Sesuai dengan SE, KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW untuk melakukan perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadaman nomor induk kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil," ungkapnya.

Untuk itu, Ipi mengatakan KPK meminta setiap pemda transparan terkait data penerima, realisasi anggaran, dan belanja terkait bansos ini. Tak hanya itu, ia juga berharap kementerian/lembaga hingga pemda membuat kanal pengaduan. Hal itu untuk meminimalisir kesemrawutan penyaluran bansos.

"KPK juga mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, KPK meminta kementerian/lembaga/pemda agar menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait hal ini," ujar Ipi.

Selain itu, Ipi mengatakan KPK membentuk tim khusus yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di pusat maupun di daerah. Tim itu bertujuan mengawal dan melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam penanganan COVID-19.

"Empat titik rawan yang menjadi fokus area pendampingan adalah terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing, dan realokasi anggaran COVID-19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos," tuturnya.

(ibh/elz)