Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

ICW Duga Ada Pemenang Tender Alkes Tak Punya Pengalaman Memadai Yulida Medistiara - detikNews

Thursday, 13 Aug 2020 | 19:34:44

Jakarta - ICW melakukan kajian potensi korupsi alat kesehatan di kondisi pandemi COVID-19. Salah satu kajiannya ICW menemukan ada perusahaan pemenang tender diduga tidak memiliki pengalaman memadai dalam pengadaan alat kesehatan, misalnya pengadaan reagen dan masker.
Kajian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data dari Rencana Umum Pengadaan di Kementerian Kesehatan yang diakses di website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/K9, paket pengadaan yang dikumpulkan menggunakan kata kunci: covid, pcr, swab, rapid test, thermo gun, APD, Alat Pelindung Diri, sanitizer, reagen.

Rentan waktu ini digunakan untuk patokan kebijakan refocusing pemerintah yang dilakukan pada Maret 2020. Waktu pengumpulan data 19 Juli pukul 21.00 WIB sampai 20 Juli 2020 pukul 21.00 WIB. Pengecualian data yang dikumpulkan sangat bergantung pada nama paket yang dicantumkan dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sehingga apabila ada pengadaan terkait dengan penanganan COVID-19 yang nama paketnya tidak mencantumkan kata kunci yang digunakan, maka data tersebut tidak masuk dalam analisis ini.

Peneliti ICW, Siti Juliantari menyoroti ada perusahaan yang diduga sebagai pemenang tender tetapi tidak memiliki pengalaman memadai untuk pengadaan alat kesehatan. Yang pertama pengadaan reagensia.

"Kalau memang perusahaan ini yang menang, kami coba menelusuri ini menang pengadaan pemerintah apa aja sih, kita coba ngecek ternyata si PT lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor. Sedangkan ini model pengadaannya ini adalah bahan reagensia," ujar Tari, dalam diskusi yang ditayangkan di Facebook Sahabat ICW, Rabu (12/8/2020).

"Jadi kami sih menduga, sepertinya pengalamannya tidak memadai. Kami nggak tahu apa alasan dimenangkannya apa karena itu kan ada dokumen tersendiri gitu.

Selain itu ICW juga menemukan perusahaan pemenang tender lainnya yang dinilai tidak memiliki pengalaman memadai dalam pengadaan masker. ICW menyebut CV tersebut sebelumnya pernah beberapa kali mengikuti tender pemerintah misalnya pengadaan perlengkapan gedung kantor di tahun 2019, pengadaan buku koleksi perpustakaan salah satu SMP swasta.

"Lalu berikutnya adalah, pengadaan daya tahan tubuh bagi mahasiswa, ini bentuknya masker dalam rangka penanganan pandemi COVID di Poltekes Kemenkes Kupang tahun 2020. Ini yang menang, setelah kami cek dari menelusuri dia pernah ikut tender apa saja, pernah nggak sih menang," katanya.

ICW mempertanyakan alasan perusahaan-perusahaan tersebut dapat memenangkan tender. Menurut ICW jika pengadaan alat kesehatan tersebut darurat semestinya yang terpilih merupakan perusahaan yang memiliki pengalaman memadai dalam pengadaan alat kesehatan.

"Jadi diutamakan perusahaan-perusahaan yang sudah punya pengalaman mengadakan alat-alat atau kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang selama ini dilakukan pemerintah. Makanya yang didulukan itu ya cek ke e-kalatalog, siapa sih perusahan-perusahaan ini, atau tender-tender sebelumnya, siapa sih peusahaan-perusahaan yang sebelumnya menang, itu yang harusnya didorong, ini juga pertanyaan, kenapa kok bisa dimenangkan perusahan-perusahaan ini.

Lebih lanjut, ICW juga mempertanyakan transparansi anggaran terkait pembangunan RS darurat di Pulau Galang. ICW menyebut pihaknya sudah mengecek di situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tetapi tidak menemukan informasi rinci terkait pembangunan rumah sakit tersebut, kemudian ICW juga mencari informasi terkait RS Pulau Galang di situs Kemenkes tetapi tidak ditemukan secara rinci.

"Saya mau kasih gambaran terkait pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang, kalau kalau dicek di SiRUP itu tidak pernah ada informasinya, karena pembangunannya itu kan sama PUPR, di SiRUP-nya nggak ada, apalagi LPSE-nya juga nggak ada. Jadi nggak ketahuan anggaran spesifiknya berapa, prosesnya seperti apa, pengerjaannya itu nggak bisa dilihat sama sekali, mungkin hanya pemerintah yang tahu pekerjaannya," ungkapnya.

Sementara itu peneliti Divisi Hukum Monitoring Peradilan, Wana Alamsyah menyayangkan pemerintah sangat tertutup mengenai informasi detail mulai dari harga, distributor, hingga layanan kesehatan yang mendapatkan alat kesehatan. Hal ini menimbulkan celah korupsi sangat besar.

"Terkait transparansi dan akuntabilitas, dalam konteks pandemi ini korupsi sangat rentan terjadi ketika kondisinya dalam keadaan darurat lalu kemudian pemerintahnya tertutup dan informasinya pun tidak disampaikan. Jadi ini yang kami khawatirkan bahwa potensi korupsi sangat rentan atau sangat besar terjadi khususnya di dalam konteks pembelian atau pendistribusian alat kesehatan yang untuk COVID-19," ujarnya.

ICW juga menyoroti terkait efektivitas rapid test yang dinilai kurang akurat, tetapi pemerintah melakukan pengadaan yang dibeli dari China. Ia mengatakan sejumlah negara tidak menggunakan rapid test karena dianggap tidak efektif mendeteksi COVID-19, oleh karenanya pengadaan tersebut dinilai sebagai pemborosan.

"Tingkat akurasi yang dihasilkan rapid test dengan barang yang dari China itu sekitar 30 persen, sehingga ini yang akan menjadikan pekerjaan tambahan ketika seseorang sudah dilakukan rapid test dan hasilnya non reaktif, dan ini juga tidak bisa dijadikan pastikan kebenarannya. oleh sebab itu perlu tes ulang. Ini yang akan menyebabkan pemborosan anggaran ketika satu barang ini tidak efektif untuk mendeteksi COVID-19 tersebut," ujarnya.

Wana mengatakan jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan rapid test sebesar Rp 569 miliar untuk 2.344.800 alat. Akan tetapi jika Rp 569 miliar pengadaan rapid test dikonversi ke barang lain juga dapat dibelikan alat kesehatan lainnya seperti reagen PCR sebanyak 39.525, APD 2,3 juta, insentif kepada tenaga kesehatan sebanyak 15.173.

"Dengan nominal belanjanya sebesar Rp 569 miliar, kalau seandainya pemerintah menggunakan perspektif atau meminta pandangan dari para ahli yang paham epidemiologi dan lain-lain seharusnya rapid test ini tidak dibeli lagi agar tidak terjadinya pemborosan dan ini yang kami sayangkan ketika harusnya pembelian rapid test itu dihentikan lalu kemudian pemerintah bisa mencari atau membeli alat-alat lainnya," ujarnya.

Selain itu pihaknya juga mempertanyakan terkait 50 persen alat PCR yang diduga tidak diketahui pemanfaatannya. ICW menyebut per tanggal 21 Juli spesimen yang diperiksa pemerintah atau oleh lab sebanyak 1,2 juta, tetapi jika dilihat data alat PCR yang telah didistribusikan pemerintah sebanyak 2,4 juta, ICW mempertanyakan sebanyak sekitar 1,2 juta lainnya alat PCR yang tidak diketahui pemanfaatannya.

"Namun, pertanyaannya kemudian kemana alat PCR lainnya yaitu yang sebanyak 1,258.032 ribu ini yang tidak diketahui pemanfaatanya. Kalau kita bicara uji spesimen dan alat PCR, secara logika awam, harusnya angka tersebut sama begitu. Spesimennya itu sekitar 2,4 juta, dan alat PCR yang telah digunakan dan telah didistribusikan itu sama 2,4 juta juga, tapi kemudian ketika kami coba kroscek, ada gap sekitar 50 persen alat PCR yang tidak diketahui pemanfaatannya bagaimana, dan perlu dicatat ini data 21 juli, kami belum mengetahui informasinya pasca 21 Juli, tapi setidaknya selama rentang waktu 4-5 bulan ada selisih 50 persen alat PCR yang kami tidak ketahui pemanfaatannya bagaimana," ujar Wana.

Oleh karenanya ICW merekomendasikan agar pemerintah melakukan transparansi anggaran dengan mengumumkan secara berkala kepada publik dan rinci sehingga publik dapat turut mengawasi anggaran publik yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Serta meminta agar Kementerian Kesehatan harus lebih cermat menggunakan metode pengadaannya, dan mendorong pemerintah membangun kanal khusus yang menyediakan segala informasi terkait pengadaan terkait dengan penanganan COVID-19 baik itu di kementerian kesehatan.