Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

KPK Minta Anies Benahi Tata Kelola Pemerintahan DKI, Ini 6 Rekomendasinya Dhani Irawan - detikNews

Thursday, 13 Aug 2020 | 19:40:45

Jakarta - KPK meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenahi tata kelola pemerintahannya, salah satunya aspek pencatatan aset. KPK memberikan 6 rekomendasi kepada Anies.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Program Koordinasi Pencegahan Korupsi semester I 2020. Keenam poin rekomendasi disampaikan KPK setelah melihat capaian Program Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK di Provinsi DKI yang termuat dalam aplikasi Monitoring Control Prevention (MCP). Skor rata-rata DKI Jakarta selama semester pertama tahun 2020 adalah 49 persen.

Rapat monev diselenggarakan di Kantor Gubernur Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2020. Hadir dalam pertemuan tersebut selain Gubernur DKI Jakarta adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

"Artinya, Pemprov DKI Jakarta masih perlu membenahi aspek-aspek tata kelola pemerintahannya dengan berfokus pada tujuh area intervensi yang menjadi fokus pendampingan perbaikan tata kelola pemerintahan di Jakarta," kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Aida Ratna Zulaiha dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8/2020).

Aida menjelaskan, rekomendasi pertama mengenai integrasi data. Kedua, sambungnya, perluasan tax clearance system, dan ketiga, evaluasi regulasi.

Menurutnya, Anies perlu mengevaluasi peraturan daerah yang berkaitan dengan keringanan pajak dan penghapusan piutang pajak. KPK, sebut dia, juga meminta Anies mengevaluasi peraturan yang tumpang tindih.

"Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan fraud atau conflict of interest yang menyertai penerbitan aturan tersebut," jelasnya.

Terkait rencana pemberian keringanan pajak kepada sejumlah wajib pajak dengan alasan bencana virus Corona, Aida mengingatkan dua hal pokok kepada Anies. Pertama, tepat sasaran dan tidak memihak kepentingan tertentu, kedua berdasarkan hasil telaah dan disertai bukti-bukti memadai. Apabila penuh risiko, KPK menyarankan Pemprov DKI menghindari pemberian keringanan pajak.

Ada tujuh area intervensi yang menjadi fokus dalam Program Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK di Provinsi DKI. Ketujuh fokus tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, manajemen aparatur sipil negara (ASN), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.

Berikut 6 Rekomendasi KPK kepada Gubernur DKI Anies Baswedan:

1. Integrasi data. Seluruh data milik Pemerintah DKI Jakarta, seperti barang milik daerah (BMD), pajak daerah, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan izin-izin lainnya, data yang terkumpul di instansi pusat terkait (BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial), juga data sosial, kependudukan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan lainnya, disatukan dalam sebuah Peta Digital Jakarta Satu Terintegrasi.

2. Perluasan tax clearance system. Implementasi tax clearance system pada semua mata pajak, yaitu pajak pribadi perorangan dan pajak badan usaha, melalui sistem elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Objek Pajak (NOP), atau lainnya, untuk diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3. Evaluasi regulasi. Gubernur DKI Jakarta perlu mengevaluasi peraturan daerah yang berkaitan dengan keringanan pajak dan penghapusan piutang pajak, atau peraturan lainnya, yang bertentangan dengan azas keadilan atau tak sesuai dengan regulasi di atasnya, termasuk tumpang tindih beberapa produk hukum, seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, surat edaran, dan lain-lain, yang mengatur hal yang sama.

4. Realokasi anggaran penanganan COVID-19 terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan belanja anggaran. Pemerintah DKI Jakarta agar tidak merencanakan dan melaksanakan PBJ yang tak terkait penanganan COVID-19, kecuali PBJ yang sesuai Surat Edaran Sekda Provinsi DKI Nomor 46/SE/2020, hingga pandemi COVID-19 dinyatakan selesai.

5. Penertiban dan pemulihan aset. Pemerintah DKI Jakarta perlu mempercepat upaya sertifikasi aset, mengadakan rapat koordinasi barang milik daerah, penertiban prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penertiban aset yang masih sengketa dan aset yang tumpang tindih.

6. Optimalisasi pendapatan di tengah wabah COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan optimalisasi pajak daerah melalui upaya sosialisasi kepada asosiasi pengusaha, wajib pajak, notaris, PPAT, dan stakeholders terkait lainnya. Selain itu, menagih piutang pajak dan pemeriksaan pajak bekerja sama dengan Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau pihak terkait lainnya.