Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Menjaga Ketersediaan Etanol dan Turunannya Adrianta Sembiring - detikNews

Thursday, 13 Aug 2020 | 19:44:38

Jakarta -
Hand sanitizer, surface sanitizer, disinfektan, dan antiseptik terdengar tak asing lagi bagi masyarakat di tengah menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat dapat memperoleh barang-barang tersebut secara komersil dalam berbagai produk atau merek dengan cara membeli dari toko bahan kimia, apotek, atau minimarket. Saat ini, barang-barang tersebut menjadi barang yang banyak dicari karena berfungsi sebagai alat pelindung yang dapat mencegah penyebaran Covid-19.

Namun, apakah Anda tahu bahwa barang-barang tersebut terbuat dari etanol? Etanol atau etil alkohol atau dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menyebutnya sebagai "alkohol murni" merupakan bahan baku yang penting untuk memproduksi hand sanitizer, surface sanitizer, disinfektan, antiseptik, dan sejenisnya. Kita dapat menyebut produk tersebut sebagai produk turunan dari etanol.

Etanol dan produk turunannya merupakan barang yang penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Bagi dokter dan tenaga medis, barang-barang tersebut digunakan untuk menjaga diri mereka agar tetap steril dan terlindungi selama melaksanakan tugasnya. Contoh lainnya, pemerintah telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hand sanitizer; masyarakat diimbau agar selalu menggunakannya sebelum atau sesudah menyentuh sesuatu seperti uang atau barang-barang fasilitas publik lainnya. Hal tersebut dilakukan karena penggunaan hand sanitizer yang mengandung etanol dapat membunuh bakteri dan virus yang menempel pada tubuh kita.

Agar Etanol dan produk turunannya dapat tersedia bagi masyarakat dan rumah sakit, terdapat dua cara untuk memperolehnya, yaitu dengan melakukan produksi dalam negeri atau melakukan impor. Di tengah pandemi ini, Indonesia harus bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan etanol dan produk turunannya dengan cara meningkatkan produksi di dalam negeri walaupun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan impor apabila diperlukan.

Proyeksi Kebutuhan

Kurang lebih hampir 5 bulan sejak penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, hingga akhir Juli telah terkonfirmasi sebanyak 108.376 kasus positif Covid-19 dengan lokasi penyebaran di seluruh Indonesia. Jika melihat kurva kasus tersebut, kita dapat memperoleh informasi bahwa terdapat tren yang semakin meningkat. Tren kasus tersebut juga memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kebutuhan alat pelindung diri (APD), di antaranya etanol dan produk turunannya.

Tantangan dalam penanganan Covid-19 akan semakin berat ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data mengenai proyeksi kebutuhan atas etanol dan produk turunannya. Data tersebut dapat diperoleh berdasarkan penanganan yang selama ini telah dilakukan dan memperhitungkan berapa jumlah kebutuhan yang akan terserap. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan koordinasi dan penyamaan data antar kementerian terkait, pemerintah daerah, rumah sakit, pelaku industri, dan Satgas Penanganan Covid-19.

Banyak masalah dan pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah terkait kebutuhan etanol dan produk turunannya, seperti berapa jumlah kebutuhan untuk setiap rumah sakit di seluruh Indonesia? Berapa jumlah yang harus diproduksi di dalam negeri? Berapa jumlah yang sebenarnya perlu untuk diimpor? Mengapa terjadi kekurangan persediaan di beberapa rumah sakit? Mengapa distribusi tidak tepat waktu?

Dengan adanya proyeksi kebutuhan, pemerintah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menentukan langkah ke depannya.

Realokasi Belanja

Setelah diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah telah refocusing anggaran belanja dengan fokus pada tiga jenis pengeluaran, yaitu penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Dalam revisi anggaran pada Perpres 72 Tahun 2020, Kementerian Keuangan telah merealokasi anggaran sebesar Rp 695,2 triliun sebagai biaya untuk menangani Covid-19.

Salah satu tujuan dari biaya tersebut adalah belanja pada sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk penyediaan alat kesehatan seperti APD, ventilator, hand sanitizer, dan sebagainya melalui pengadaan barang.

Di sini kita dapat mengetahui bahwa belanja pemerintah ditujukan untuk memberikan manfaat terhadap aspek sosial yaitu penanganan Covid-19. Selain aspek sosial, pemerintah juga berharap dapat memberikan manfaat pada aspek ekonomi. Melalui belanja (pengadaan barang), pemerintah dapat meningkatkan penggunaan (penyerapan) produk dalam negeri khususnya etanol dan produk turunannya. Tentunya hal ini memberikan manfaat positif bagi pelaku usaha karena memberikan jaminan serapan atas barang-barang yang diproduksinya.

Pembebasan Cukai

Selain melakukan realokasi belanja, pemerintah juga memberikan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi para produsen etanol (etil alkohol). Insentif fiskal tersebut berupa pembebasan cukai etil alkohol untuk tujuan sosial (keperluan rumah sakit) dan pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, antiseptik, dan sejenisnya. Adapun pemberian pembebasan cukai etil alkohol tersebut telah berlaku sejak 17 Maret 2020 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor: SE-04/BC/2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2018, setiap produksi etil alkohol yang dilakukan di dalam negeri akan dikenakan cukai sebesar Rp 20.000 per liternya. Setelah diberlakukannya kebijakan pembebasan cukai, setiap pengusaha pabrik dapat mengajukan permohonan pembebasan cukai etil alkohol kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila etil alkohol tersebut akan digunakan untuk tujuan sosial (keperluan rumah sakit) atau sebagai bahan baku dalam pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, antiseptik, dan sejenisnya berdasarkan pemesanan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.

Pemberian pembebasan cukai memberikan gairah tersendiri bagi para produsen etil alkohol karena selain diberikan pembebasan cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan komitmen dalam percepatan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban cukai. Dengan adanya pemberian insentif fiskal, pemerintah berharap dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menjaga keberlangsungan hidup para pelaku industri etanol dan produk turunannya di dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ketersediaan Bahan Baku

Etanol merupakan hasil dari fermentasi tetes tebu (molase) yang diolah dengan menggunakan mesin distilasi. Meningkatnya permintaan atas etanol berarti akan meningkatkan bahan baku (molase) yang diperlukan untuk memproduksi etanol tersebut. Asosiasi Etanol Indonesia (Asendo) menjelaskan bahwa untuk saat ini kapasitas produksi seluruh produsen etanol di Indonesia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun ada kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dipertimbangkan yaitu terkait dengan ekspor molase.

Asendo mengkritik kebijakan pemerintah yang mengizinkan ekspor molase padahal saat ini bahan baku tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam proses produksi. Di masa pandemi ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kelangkaan bahan baku mungkin bisa saja terjadi. Kelangkaan dapat meningkatkan harga pasar atas bahan baku tersebut. Pada kondisi ekstrem, produsen etanol mungkin bisa saja tidak menemukan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Hal tersebut tentunya akan menghambat pemenuhan jumlah produksi etanol dan produk turunannya.

Di sisi lain, kelangkaan juga akan mengakibatkan naiknya harga hasil produksi secara signifikan. Harga yang mahal tentunya akan memberatkan konsumen khususnya bagi masyarakat yang masih membutuhkan produk turunan etanol seperti hand sanitizer dan sejenisnya. Hal tersebut mungkin dapat diatasi apabila pemerintah mau memberikan subsidi agar harga tetap terjangkau.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait ketersediaan molase. Pelarangan sementara atau pembatasan ekspor molase ke luar negeri dapat menjadi solusi agar ketersediaan bahan baku tetap terjaga.

Pelarangan Ekspor

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara ekspor etanol dan beberapa produk turunannya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker tanggal 16 Maret 2020. Di dalam peraturan tersebut, pemerintah melarang sementara ekspor beberapa produk seperti masker, bahan baku masker, hand sanitizer, dan antiseptik.

Satu minggu setelah peraturan pelarangan sementara ekspor tersebut berlaku, pemerintah mengubah peraturan tersebut dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker. Di dalam perubahan aturan tersebut, pemerintah menambahkan etanol sebagai tambahan komoditas yang dilarang sementara untuk diekspor.

Mengapa pemerintah menetapkan kebijakan tersebut? Alasannya karena di dalam negeri terdapat permintaan yang tinggi atas barang-barang yang dilarang ekspornya tersebut. Pemerintah menginginkan agar produksi etanol dan produk turunannya terlebih dahulu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Di sisi lain, pelarangan sementara ekspor etanol dan beberapa produk turunannya menjadi pertanyaan bagi produsen (eksportir). Para eksportir yang selama ini memiliki kontrak dengan pembeli di luar negeri terpaksa harus menghentikan sementara pengiriman sampai ekspor diizinkan kembali. Oleh karena itu, produsen membutuhkan adanya jaminan serapan atau distribusi di dalam negeri dari pemerintah untuk menggantikan produk yang seharusnya diekspor sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para produsen.

Jaminan Distribusi

Lonjakan permintaan atas etanol dan produk turunannya dan pembebasan cukai yang diberikan pemerintah memberikan angin segar bagi para produsen. Namun di balik itu semua terdapat tuntutan, produsen harus dapat menyediakan barang-barang tersebut dengan tepat waktu. Salah satu cara untuk mencapai ketepatan waktu tersebut adalah dengan menggunakan sistem Just In Time.

Just In Time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan yang seefisien mungkin dengan cara mengurangi berbagai pemborosan. Agar sistem Just In Time dapat berjalan dengan efektif diperlukan sebuah integrasi yang baik antara produsen dengan konsumen, dalam hal ini rumah sakit, produsen produk turunan etanol, dan masyarakat.

Di masa pandemi ini, intervensi pemerintah dibutuhkan untuk memfasilitasi atau mempertemukan produsen dengan konsumen. Pemerintah dapat membuat rencana atau skema pemesanan dan menghubungkan para produsen dengan konsumen. Sebagai contoh, pemerintah melakukan pemesanan etanol dari Produsen A untuk menyuplai persediaan di Rumah Sakit A dan B.

Peran pemerintah tersebut akan memberikan manfaat positif bagi para produsen karena adanya jaminan distribusi. Jaminan distribusi akan mengurangi ketidakpastian penjualan produk karena berapapun jumlah yang diproduksi pasti akan terjual (terserap). Selain itu, jaminan distribusi tentunya akan mencegah keterlambatan pengiriman kepada konsumen.

Penegakan Hukum

Ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi pandemi Covid-19, terdapat orang-orang yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi. Kita mendengar beberapa kasus, terdapat oknum yang dengan sengaja menyuplai atau menimbun etanol, hand sanitizer, dan antiseptik dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih mahal.

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut dapat menimbulkan kelangkaan dan meresahkan masyarakat. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar Pasal 29 dan 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah telah secara tegas melakukan penindakan terhadap perbuatan mereka.

Penindakan yang dilakukan pemerintah merupakan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen. Selain kasus penimbunan, ada juga oknum yang menimbun etanol untuk diproduksi menjadi hand sanitizer dan mengedarkannya tanpa izin dari pemerintah. Kita perlu mengetahui bahwa pembuatan hand sanitizer yang dilakukan oleh oknum tersebut belum tentu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO sehingga dapat menimbulkan dampak kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah juga telah melakukan penindakan terhadap perbuatan tersebut demi melindungi konsumen.

Selain itu, penindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah perlindungan kepada produsen yang benar-benar memiliki izin edar dari pemerintah. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Dalam memberantas oknum-oknum nakal, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan perbuatan melanggar hukum dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dengan adanya informasi dari masyarakat, pihak yang berwajib dapat segera melakukan tindakan terhadap mereka.

Setiap Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mungkin dapat memberikan keuntungan dan kerugian kepada pihak tertentu. Evaluasi terus menerus terhadap kebutuhan etanol dan produk turunannya wajib dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus lebih adaptif dalam melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi agar strategi yang telah ditentukan untuk meningkatkan produksi etanol dan produk turunannya dapat berjalan dengan baik.

Adrianta Ras Sembiring ASN pada Kementerian Keuangan