Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Jokowi Perintahkan Luhut dan Doni Tangani Corona Masih Tinggi di 8 Provinsi Tim detikcom - detikNews

Tuesday, 15 Sep 2020 | 08:53:50

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Satgas COVID-19, Doni Monardo, untuk berfokus menangani Corona (COVID-19) di 8 provinsi. Jokowi memberikan target dua minggu agar kasus Corona di 8 daerah tersebut turun.
"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan wakil ketua komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020).

Airlangga mengatakan Jokowi juga menginginkan penanganan Corona di Indonesia didasarkan pada strategi berbasis lokal. Dengan begitu, semua wilayah di Indonesia bisa terawasi.

"Pak Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83.000 desa, RT/TW, untuk terus dapat termonitor," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyampaikan pesan Jokowi agar kebijakan terkait penanganan COVID-19 terintegrasi. Menurut dia, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus dikoordinasikan terus.

"Tadi arahan Bapak Presiden, bahwa pengelolaan penanganan COVID dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat atau daerah, dan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi dan ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak dari pada pandemi COVID," ujar Menko Perekonomian tersebut.

Airlangga juga menegaskan pemerintah akan terus menggelar operasi yustisi untuk mendisiplinkan warga. Operasi yustisi ini melibatkan TNI dan Polri.

"Tadi kita bahas juga terkait dengan pengadaan atau PCR test yang dilakukan lembaga nonpemerintah, dalam arti partisipasi swasta dan klinik. Di mana Kemkes akan me-review, mengevaluasi dan akan menetapkan harga jasa PCR tersebut," imbuh Airlangga.

Airlangga tidak menyebut delapan provinsi yang diminta jadi prioritas penanganan Corona. Namun pada akhir Juli lalu, Jokowi pernah menyebut ada 8 provinsi yang menyumbang kasus Corona tertinggi di Indonesia.

"Di bidang kesehatan, saya ingatkan untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penanganan di delapan provinsi. Delapan Provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua. Karena 8 provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia," ujar Jokowi dalam pengarahan Kepada Komite Penanganan Penanganan COVID-19 dan PEN yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/7).

(knv/jbr)