Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Pengadaan Tanah Tol Cijago, Klaim Tak Ada Malpraktik // Ahmad Fachry - radardepok.com

Friday, 20 Nov 2020 | 10:26:29

DEPOK – Persoalan lahan milik warga yang terdampak pembangunan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) di Kelurahan Kukusan dan Baktijaya, masih terus berlangsung.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Sutanto mengaku, pihaknya melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cijago sesuai prosedur. Bahkan sudah dilakukan musyawarah berdasarkan peraturan pemerintah.

Musyawarah digelar sesuai Perpres Nomor 17 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah dengan sistem musyawarah bentuk, jadi tidak ada tawar menawar dalam musyawarah karena harganya ditentukan tim appraisal.

“Sudah sesuai aturan baru Perpres 17 tahun 2012 dan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Jadi setelah ada nilai dari tim appraisal, sayangnya ini belum dipahami warga,” kata Sutanto kepada Radar Depok.

Sutanto menegaskan, jika warga keberatan dengan nilai yang ditetapkan appraisal, silakan menggugat ke Pengadilan Negeri Depok dengan waktu yang sudah ditetapkan. Tapi, jika menerima uangnya sudah dikonsinyasikan di PN Depok.

“Jika harga tak sesuai, PN akan menambahkan nilai harga pada putusan pengadilan, jadi musyawarah bukan tawar menawar harga,” ujar Sutanto.

Selain itu, Sutanto membantah tidak ada kadaluarsa dalam penetapan harga appraisal. Lantaran harga yang sudah ditetapkan oleh tim appraisal sudah berkekuatan hukum.

Sementara itu, berdasarkan surat dari Ombudsman nomor 0228/SRT/0078.2018/JKR.79/VII/ Firm sebagai kuasa hukum warga yang terdampak pembebasan Tol Cijago juga mengatakan, tidak ada malpraktik dalam pengadaan tanah di seksi 2 pembebasan Tol Cijago.

“Katanya kami tidak menjalankan perintah ombudsman, tapi itu ombudsman yang mana? Karena ada suratnya kalau proses yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan prosedur, dan tidak ditemukan malpraktik, dan meminta warga untuk menutup laporan,” tukas Kepala BPN Kota Depok Sutanto.

Diberitakan sebelumnya warga yang terdampak pembebasan lahan jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) mempertanyakan proses hukum, penyelesaian sengketa lahan tol Cijago, di Kelurahan Kukusan dan Baktijaya. Warga menilai, penerbitan Surat Pemutusan Hubungan Hukum (SPHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok adalah cacat hukum. Sedangkan hasil appraisal alias penilaian harga lahan yang terdampak jalan tol sudah kadaluarsa.

Kuasa hukum warga, Turaji menyebutkan harga yang telah ditetapkan tim appraisal sudah kadaluarsa. Tim appraisal telah menetapkan harga tanah pada tahun 2015, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang penilaian barang milik negara, pasal 44 ayat 1 menyebutkan laporan penilaian berlaku paling lama enam bulan sejak tanggal penilaiannya. “Penetapan harga tanah yang dilakukan tim appraisal hanya berlaku enam bulan, kalau sekarang 2018 kan sudah kadaluarsa,” ungkap Turaji.

Selain itu, dia menganggap Surat Pemutusan Hubungan Hukum (SPHH) yang dikeluarkan Badan Pertanahan (BPN) Kota Depok, tidak sah, karena tidak ada dua syarat sebagai dasar dikeluarkannya SPHH. “Belum ada surat pelepasan hak, dan putusan pengadilan juga belum inkracht, apalagi surat SPHH seolah main-main, karena tidak ada kop surat BPN di SPHH, itu cacat administratif menurut saya,” kata Turaji.

Sementara, sebelumnya BPN mengeluarkan SPHH atas dasar konsinyasi uang ke pengadilan. Padahal menurut Turaji konsinyasi bisa ditetapkan setelah ada musyawarah. “Padahal belum ada musyawarah sama sekali untuk sepakat konsinyasi dengan warga, memang ada pemanggilan tapi tidak ada kesepakatan. Warga hanya menandatangi daftar hadir, bukan kesepakatan konsinyasi, karena tidak ada kata sepakat,” papar Turaji.