Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

KPK Cecar Bupati Lamsel Soal Bukti Kasus Suap Pengadaan Barang-Jasa - Editor : Edy Pramana | Reporter : Muhammad Ridwan, jawapos.com

Wednesday, 13 Jan 2021 | 09:06:41

JawaPos.com – Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/1). Nanang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pemeriksaan terhadap Nanang dilakukan setelah pada Senin (11/1) berhalangan hadir. Orang nomor satu di Kabupaten Lampung Selatan itu memenuhi panggilan KPK sehari setelah ketidak hadirannya.

“Nanang Ermanto (Bupati Lampung Selatan) dijadwalkan tanggal (13/1), namun hari ini (12/1/2021) hadir di gedung merah putih KPK,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyampaikan, pemeriksaan terhadap Nanang hanya mengonfirmasi barang bukti yang disita KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

“Dikonfirmasi terkait dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dari yang bersangkutan, yang berhubungan dengan perkara ini,” pungkasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Syahroni selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara yang telah menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang merupakan adik Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

KPK menduga, Syahroni dan Hermansyah diperintahkan Zainudin untuk mengumpulkan fee dari proyek-proyek di Dinas PUPR sebesar 21 persen dari anggaran proyek. Hermansyah lantas memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan uang yang kemudian diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho selaku staf ahli Zainudin sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan. Total terdapat sekitar Rp 72 miliar yang disetorkan Hermansyah dan Syahroni kepada Zainudin melalui Agus Bhakti Nugroho.

Sejak kurun waktu 2016-2018, dana yang sudah diterima oleh Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dikelola oleh Syahroni dan Hermansyah adalah pada 2016 sebesar Rp 26.073.771.210 dan pada 2017 sebesar Rp 23.669.020.935.

Syahroni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.