Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Proyek di Bakamla ke Pengadilan - Azhar Bagas Ramadhan, detikNews

Friday, 16 Apr 2021 | 08:28:46

Jakarta - KPK melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau backbone coastal surveillance system (BCSS) Bakamla RI tahun anggaran 2016, atas nama tersangka Leni Marlena dan Juli Amar Ma`ruf ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Leni dan Juli Amar segera menjalani persidangan.

"Kamis (15/4), Jaksa KPK Tonny Frengky Pangaribuan telah melimpahkan berkas perkara para terdakwa, yaitu Leni Marlena dan Juli Amar Ma`ruf, ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

"Penahanan para terdakwa tersebut telah menjadi kewenangan PN Tipikor," imbuh Ali.

KPK saat ini sedang menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal persidangan Leni dan Juli Amar.

"Selanjutnya menunggu penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU," sebut Ali.

Leni dan Juli Amar akan didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk dakwaan primer. Dakwaan subsider untuk Leni dan Juli Amar, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BCSS di Bakamla tahun anggaran 2016, KPK menetapkan tiga tersangka baru, yakni Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan dan Pengadaan, Juli Amar Ma`ruf selaku anggota Unit Layanan Pengadaan BCSS, dan Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno selaku rekanan BCSS Bakamla.

Kasus ini berawal pada 2016 saat Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan laut, serta Leni dan Juki diangkat menjadi ketua dan anggota ULP di Bakamla.

Pada tahun yang sama, ada usulan anggaran pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) senilai Rp 400 miliar yang bersumber dari APBN-P 2016. Kemudian, ULP Bakamla mengumumkan lelang BCSS dengan pagu anggaran Rp 400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp 399,8 miliar dan PT CMIT, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang pada September 2016.

Kemudian terjadi pemotongan anggaran oleh Kemenkeu pada Oktober 2016. Meski anggaran yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk pengadaan ini kurang dari nilai HPS pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang.

Lalu, Bambang Udoyo selaku PPK dan Rahardjo selaku Dirut PT CMIT meneken kontrak dengan nilai Rp 170,57 miliar pada 18 Oktober 2016. Kontrak itu disebut bersumber dari APBN-P 2016 dan berbentuk lump sum. (zak/zak)