Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Pelaku UMK dan Koperasi Diberi Kesempatan Luas untuk Mengerjakan Proyek Pemerintah - lkpp.go.id

Friday, 01 Oct 2021 | 15:12:33

Jakarta - Pemerintah memberi kesempatan yang luas bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudahan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021). Dari sisi perijinan, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi UMK untuk mendaftar usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sejak secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus lalu, OSS Berbasis Risiko telah menerbitkan lebih dari 200 ribu NIB yang sebagian besar adalah UMK. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ini merupakan bagian dari agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional Dwi Wahyuni Katrianingsih mengatakan, di Perpres 12/2021 Pasal 19, pemerintah secara tegas menyebutkan bahwa produk UMK serta Koperasi dari hasil produk dalam negeri harus secara jelas dituangkan dalam penyusunan spesifikasi teknis kebutuhan barang/jasa. 

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 65, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib mengalokasikan sedikitnya 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Kemudian dari sisi nilai paket sampai dengan Rp15 miliar diperuntukan untuk UMK dan Koperasi. Namun hal ini dapat dikecualikan apabila paket pekerjaan tersebut menuntut keahlian di atas kemampuan UMK atau Koperasi. 

“Tapi, pelaku UMK dan Koperasi tidak perlu berkecil hati, karena apabila paket pekerjaan yang ditawarkan diluar kemampuan, masih berpeluang untuk menjadi mitra subkontrak atau bentuk kerja sama lainnya dengan penyedia usaha non kecil.” Kata Dwi dalam Webinar Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam PBJP, Kamis (30/09). 

Dukungan kemudahan dan perijinan berusaha bagi pelaku UMK juga diberikan pemerintah melalui Sistem OSS berbasis risiko. Kepala Subdirektorat Tatakelola dan Integrasi Sistem Kementerian Investasi/BKPM Agus Prayitno mengatakan OSS ini merupakan wujud nyata untuk mendorong pada pelaku usaha khusus UMKM. 

Dia menambahkan, Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMK yang risikonya rendah dan menengah dapat dituntaskan di dalam sistem OSS tanpa verifikasi dari aparatur pemerintah pusat dan daerah.  Selain itu UMK juga dapat langsung menerima SNI, dan sertifikasi jaminan halal.  
“Kalau UMK dan klasifikasi risikonya rendah, itu cukup membutuhkan NIB saja dan persetujuan lingkungan hanya membutuhkan SPPL melalui OSS. Jadi bapak/ibu sudah bisa menjalankan usahanya. “ kata Agus. (fan)