Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Deputi Monev LKPP Serahkan Sertifikat Standarisasi LPSE Untuk Kab. Minahasa Utara - lkpp.go.id

Wednesday, 13 Oct 2021 | 14:19:11

Jakarta - Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Gatot Pambudhi Poetranto menyerahkan Sertifikat Standarisasi fungsi pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada LPSE Minahasa Utara yang diterima secara langsung oleh Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda, Senin (11/10) di Kantor LKPP di Jakarta.  Kab. Minahasa Utara berhasil memenuhi 12 Standar Layanan LPSE dari 17 Standarisasi LPSE yang dikeluarkan oleh LKPP.

"Dengan ini Kab. Minahasa Utara sudah dapat mengajukan penilaian faktual 17 Standar Layanan dengan menyiapkan dokumen Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan, Standar Kepatuhan, dan Standar Penilaian Internal. " lanjutnya.

Adapun 12 Standar Layanan fungsi LPSE yang telah dipenuhi oleh Minahasa Utara tersebut meliputi:

1. Standar Kebijakan Layanan
2. Standar Pengorganisasian Layanan
3. Standar Pengelolaan Aset Layanan
4. Standar Pengelolaan Risiko Layanan
5. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
6. Standar Pengelolaan Perubahan
7. Standar Pengelolaan Kapasitas Layanan
8. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
9. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan
10. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan
11. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan
12. Standar Pengelolaan Hubungan Dengan Penggunaan Layanan

Gatot mengatakan, sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan LPSE. Hingga saat ini ada 132 LPSE yang sudah memiliki 17 Standar Layanan. Pencapaian 17 Standar Layanan LPSE menjadi salah satu variabel dalam pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ di level 3 yaitu Proaktif.

"Pengelolaan LPSE membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak agar terlaksana dengan baik. Hal ini membutuhkan dukungan penuh dari UKPBJ itu sendiri  dan tentu saja dari pimpinan kepala daerah. Untuk itu kedepannya Bapak Bupati tetap dapat mendukung pencapaian kematangan UKPBJ untuk peningkatan kualitas dari sumber daya manusia dan kelembagaan pada dalam pengadaan barang/jasa pemerintah." Pungkasnya. (fan)