Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional

Berita dan Event Tender

Dialog Nasional PBJP: LKPP Terus Dorong Partisipasi UMK dan Koperasi pada Pengadaan Internasional - lkpp.go.id

Friday, 22 Oct 2021 | 13:32:07

Dialog Nasional PBJP: LKPP Terus Dorong Partisipasi UMK dan Koperasi pada Pengadaan Internasional

Jakarta – Pandemi Covid-19 telah memicu terjadinya dinamika, tantangan global, bahkan era disrupsi. Hal ini berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor dan jelas dirasakan langsung oleh para pelaku usaha nasional. Oleh karena itu, langkah responsif dan antisipatif yang konkrit harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan dan dinamika global.

Setiap negara tentu memiliki cara dan kiat-kiat dalam merespon dan memanfaatkan hal tersebut, salah satunya dengan menjadikan era disrupsi secara global menjadi potensi untuk meningkatkan partisipasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

Plt. Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan pelaku UMK dan Koperasi dalam PBJP. Kebijakan afirmatif tersebut antara lain alokasi minimal 40 persen dari anggaran belanja K/L/PD digunakan untuk produk UMK dan Koperasi, meningkatkan batas pagu paket pengadaan menjadi 15 Milyar, serta mengembangkan platform digital untuk transaksi UMK.

“Tentu sangat penting untuk mendorong partisipasi pelaku usaha nasional dalam PBJ baik di dalam maupun luar negeri. Kita juga perlu menjajaki peluang-peluang usaha di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan peran pelaku usaha nasional atau Indonesia di pasar internasional. Secara regulasi dan sistem, pemerintah melalui LKPP telah menyiapkan sistem yang dapat digunakan langsung oleh K/L/PD.” Kata Sarah saat membuka acara Dialog Nasional hari ke-2.

Deputy Director of International Cooperation Division, Public Procurement Service (PPS) Korea Selatan, Saera Park, mengungkapkan dunia sedang berupaya dalam pemulihan ekonomi akibat terdampak dari pandemi Covid-19. Salah satunya dengan kebijakan mendukung UMK untuk dapat masuk ke pasar PBJP dengan mudah serta membantu memperbaiki lini bisnis para pelaku UMK agar dapat melakukan bisnis secara efisien sehinga UMK mampu memiliki daya saing, potensi, dan peluang yang sangat besar.

Sejalan dengan itu, Ekonom dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Keita Oikawa menyampaikan, bahwa pemerintah Jepang turut meningkatkan partisipasi UMK dan Koperasi, mendorong akses UKM dalam PBJP, dan menetapkan kebijakan dasar dengan memaksimalkan UMK yang memenuhi persyaratan.

Deputy Chief of Mission Embassy of Republic of Indonesia di  Tokyo, Tri Purnajaya menambahkan bahwa peluang bagi pelaku usaha nasional maupun UMK Indonesia di Jepang terbuka sangat luas. Jepang memiliki strategi cukup efektif dan memberikan dukungan terhadap pelaku UMK. “Para pelaku usaha nasional di Indonesia memiliki potensi untuk dapat terlibat di pasar Internasional, maka dari itu Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan baik agar produk Indonesia banyak hadir di Jepang.” Kata Tri.

“Pelaku usaha nasional harus lebih percaya diri untuk ikut serta dalam pasar internasional dan merebut berbagai peluang yang ada. Perdagangan bebas dapat dimanfaatkan guna meningkatkan ekonomi nasional kita.” Imbuh Tenaga Ahli Bidang Strategi Promosi dan Pemasaran, Free Trade Agreement (FTA) Center, Sepri Situmeang sekaligus menutup diskusi Dialog Nasional Pengadaan 2021.

Melalui knowledge sharing on best practices dalam kegiatan Dialog Nasional PBJP hari ke-2 Kamis, (21/10) LKPP berharap pemerintah Indonesia akan memperoleh insight, pengetahuan, dan pengalaman dari negara mitra yaitu Korea dan Jepang yang telah sukses mendukung UMK dalam meningkatkan ekonomi nasional. (nit)